Prahara PT Freeport Indonesia

PT FREEPORT INDONESIA  perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mayoritas sahamnya dimiliki oleh orang asing yakni Amerika Serikat. Perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan terbesar di bumi Indonesia yang memiliki hasil tambang emas terbesar di dunia.

Pada masa orde baru atau rezim Soeharto perusahaan ini di dirikan tepatnya pada tahun 1971. Apalagi pada saat ini rezim Soeharto pemerintahan nya condong ke barat yang memiliki paham liberalis sehingga membuka akses perusahaan ini berinvestasi di Indonesia. Sehingga membawa angin segar bagi Indonesia khususnya Provinsi Papua terbukanya lapangan pekerjaan besar dan menjadi sumber pendapatan di pajak.

Seiring dengan berjalannya waktu perusahaan ini melakukan kontroversi yang membuat reaksi dari berbagai macam pihak seperti halnya pemerintah, kelompok masyarakat dan masih banyak lagi.

Kontroversi perusahaan ini salah satunya banyak melanggar perjanjian-perjanjian yang disepakati dari  izin mengambil emas, bagi hasil dan kesejahteraan masyarakat. Contoh riil kontroversinya yakni :

1. Skandal pada tahun 2003 dimana disahkannya Undang-undang Sarbanes oxley mengharuskan praktek akuntasi keuangan yang lebih ketat, Freeport mulai melakukan transaksi pembayaran kepada perwira secara individu.

2. Pada tanggal 21 februari terjadi pemberontakan antara kepolisian dengan masyarakat sekitar hal ini disebabkan dari pengusiran terhadap penduduk setempat yang melakukan pendulangan emas dari sisa limbah produksi dikali wanamon Freeport.

Meskipun hal ini terus berlarut-larut tetapi perusahaan ini masih kokoh dan berdiri tegap di Indonesia meskipun rezim sudah berganti beberapa kali tapi Freeport  masih tetap diberi izin oleh pemerintah  untuk mengekplotasi hasil tambang emas dengan  kontroversi-kontroversi yang saat ini masih dilakukan.

Permasalahan Freeport sudah menjadi bagian hot isu di Indonesia sebab masyarakat papua khususnya yang tinggal di sekitar nya belum mendapatkan harapan dan kesejahteraan terus terjadi yang di inginkan sesuai perjanjian investasi antara pemerintah dan perusahaan Freeport.

Sehingga terjadinya perlawanan masyarakat setempat yang berujung konflik. Pemerintah memiliki tugas besar untuk menyelesaikan permaslahan ini yang terus berlarut-larut tanpa ujung yang jelas. Hasil alam Indonesia yang terus dikeruk oleh asing yang sangat menguntungkan perusahaan tersebut.

Penulis melihat dalam kasus ini akan terjadinya konflik yang banyak melibatkan banyak pihak didalamnya.

Pemerintah dan Freeport

PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia

Perjanjian investasi dengan PT freeport sudah terjadi sangat lama semenjak orde baru sampai sekarang. Realitasnya bukan pekerjaan yang mudah bagi pemerintah sebab perusahaan ini milik Amerika serikat sebagai mitra politik dan bisnis yang sangat besar pengaruhnya untuk Indonesia. Akan tetapi pemerintah harus berani mengambil konsekuensi hal ini menyangkut harga diri Indonesia. Mengingat sebagai negara besar dan kaya hasil alam khususnya masyarakat papua yang bertahun-tahun hidup dalam ketimpangan.

Presiden jokowi harus bersikap membuat keputusan yang konkrit agar kesejahteraan bisa terjadi. Negosiasi masih terus berlanjut tetapi belum ada keputusan sebab pihak Freeport merasa di rugikan atas regulasi yang dibuat sekarang. Jangan takut ancaman dari Freeport dengan embel-embel Amerika Serikat dibelakangnya  mengatakan akan hengkang dari papua sehingga ribuan orang kehilangan pekerjaannya.

Kasus ini akan dibawa ke mahkamah internasional atau arbitrase untuk di sengketa oleh freeport sebab Freeport menolak usulan regulasi yang dibuat pemerintah.

Pemerintah dan Rakyat

PT Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia

Menjadi tantangan bagi presiden jokowi dalam menjalankan pemerintahannya untuk meredam atau menghentikan gesekan masyarakat papua dan pihak freepoort yang agar tidak konflik berkepanjangan dan  korban jiwa terus berjatuhan. Dengan cara, mengambil sikap yang tegas dalam hal ini.

Sebuah pertarungan dan dilema untuk pemerintah bila memutuskan kerja sama akan menurunkan pendapatan negara dan negara menjadi terbeban. Hubungan politik Indonesia dan Amerika Serikat akan panas dingin sebab selama ini menjadi mitra politik dan bisnis yang sudah terjalin lama tentunya akan mengganggu stabilitas politik nasional.

Bila iya hal ini terjadi pemerintah harus mempersiapkan langkah cepat dengan mengambil alih secara konkrit dan diserahkan kepada BUMN agar perusahaan terus berjalan dan permaslahan ini akan cepat selesai khususnya dengan masyarakat papua.

Related Posts

Add Comment